ksnr.us

Ruang Belajar Teknologi Terkini Dan Terpopuler

Kode Etik Guru Diperlukan untuk Kurangi Pidana

Kode Etik Guru Diperlukan untuk Kurangi Pidana

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah kerap kali terjadi. Baik guru maupun siswa, mampu menjadi korban. Kode etik diperlukan untuk mengurangi tindakan yang mampu berujung ke pengadilan.

Kode Etik Guru Diperlukan untuk Kurangi Pidana

Bulan Februari lalu, seorang guru di Madura meninggal dunia karena dipukul oleh siswanya. Sementara di Purwokerto, Jawa Tengah, seorang guru ditetapkan menjadi tersangka masalah kekerasan tanggal 21 April 2018 lalu, sehabis menampar sembilan siswanya. Proses penamparan itu terekam dan tersebar luas di media sosial. Sang guru berkilah, tamparan itu diperlukan untuk edukatif ketekunan siswa. Dua peristiwa itu cuma perumpamaan kasus, perihal bagaimana masalah yang dihadapi guru dan sekolah, tentang tekun dan kekerasan.

Menjadi guru sebenarnya tidak mudah. Handayani, seorang guru SMA di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku kerap sakit hati hadapi siswa yang tidak tekun di sekolah. Siswa kadang menyepelekan guru, namun di segi lain guru wajib bertindak terukur sehingga tidak diakui melanggar hukum. “Saya cerita saja di depan mereka, bagaimana perasaan saya sebagai guru yang disepelekan siswa-siswanya di kelas. Semoga mereka sadar. Prinsip saya semaksimal kemungkinan tanpa kekerasan,” ujar Handayani.

Terkait masalah di Purwokerto, Handayani menyebut tindakan guru itu sebagai perihal yang benar namun tidak terhadap tempatnya. Dalam masalah semacam itu, sebaiknya guru sebabkan surat peringatan. Jika tidak berdampak, orang tua siswa mampu dipanggil dan diajak berdiskusi. Tindakan terakhir, siswa mampu dikembalikan ke orang tua mereka. “Memang kecuali guru tidak tegas, kami tidak dihargai oleh siswa, terutama di depan siswa-siswa yang kenakalannnya di atas rata-rata,” malah Handayani.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi saat menjadi pembicara kunci didalam seminar “Profesionalisme Guru Abad 21” di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (28/4) sempat menyinggung masalah itu. Muhajir mengaku prihatin, nyaris tiap tiap insiden di sekolah, muaranya adalah penindakan hukum oleh aparat berwenang. Padahal, lanjut Muhajir, sebagai sebuah profesi, tindakan guru mestinya dinilai secara etik terutama dahulu.

Sebuah Dewan Etik diperlukan, dan karena itu kode etik yang berlaku nasional dapat disusun segera. Dewan Etik yang terdiri berasal dari para guru, bekerja terutama dahulu sebelum saat penegak hukum.

“Kode etik ini benar-benar penting. Saya minta perlindungan berasal dari beragam universitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terhitung Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengimbuhkan masukan, kemungkinan th. depan kecuali mampu kami sudah miliki pedoman baku kode etik guru. Selama ini sebenarnya sudah ada , namun masih sporadis, belum terumus bersama dengan baik dan belum menjadi kesepakatan,” kata Muhajir.

Kode etik ini berlaku nasional, baik bagi guru yang sudah bersertifikasi maupun belum. Bukan cuma itu, kode etik terhitung berlaku untuk mereka yang bukan guru namun menjalankan faedah sama, andaikan professional di bidang lain yang mengajar di kelas.

Menurut Muhajir, kode etik terhitung berlaku di profesi lain layaknya tentara, dokter dan jurnalis. Kode etik ini menerapkan penanganan internal terutama dahulu, sebelum saat tindakan berasal dari pihak luar. Langkah ini, menjadi anggota berasal dari sejumlah kebijakan tentang guru untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

“Sekarang ini kami tata asosiasi profesinya,menghidupkan ulang Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Guru, nanti terhitung ada Asosiasi Guru Konselor, dan asosiasi guru lain, yang secara kelembagaan dapat lakukan faedah pembinaan profesi guru,” malah Muhajir.

Rektor UNY, Sutrisna Wibawa membantu penuh konsep Mendikbud, Muhajir Effendi. “Kode etik itu salah menjadi satu anggota berasal dari persyaratan professional. Memang organisasi profesi wajib miliki kode etik. Sebenarnya Persatuan Guru RI sudah miliki kode etik, namun benar-benar luas, tidak cukup fokus,” paparnya.

Sutrisna menambahkan, memandang masalah terakhir yakni penamparan siswa oleh guru di Purwokerto, satu sudut pandang saja tidak mampu merampungkan masalah.

“Saya kira tidak cuma guru ditampar, namun terhitung guru menampar, dua-duanya dapat diatur didalam kode etik profesi. Seperti tadi,kalau andaikan guru itu menampar didalam rangka mendidik,harusnya bukan ditindak oleh polisi namun oleh profesi, bermakna dia ditindak bersama dengan kode etik,” imbuhnya.

Dalam seminar di Yogyakarta ini, Mendikbud terhitung perlihatkan data, bahwa dana pendidikan yang raih 20 persen APBN, atau sekitar Rp. 440,9 triliun, nyaris separuh habis untuk membayar gaji dan tunjangan. Indonesia miliki 3,01 juta guru, bersama dengan guru bersertifikasi di sekolah negeri dan swasta raih 1,34 juta orang. Setiap tahun, pemerintah perlu Rp 153 triliun untuk gaji dan Rp 72 triliun untuk tunjangan.