ksnr.us

Ruang Belajar Teknologi Terkini Dan Terpopuler

Hubungan 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia bersama dengan Pembangunan MRT

Hubungan 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia bersama dengan Pembangunan MRT

Kamu yang tinggal di Jakarta nih, pasti nggak asing bersama dengan yang namanya kemacetan. Terlebih kamu yang dulu main ke area pusat kota layaknya area Sudirman-Thamrin. Selain semakin banyak dan beragamnya pusat perbelanjaan, di area selanjutnya juga dibangun sebuah moda transportasi baru yaitu MRT (Mass Rapid Transit).

Ya, MRT merupakan sebuah terobosan di sektor transportasi lazim untuk mengurangi kemacetan ibukota. Tapi kamu dulu kepikiran nggak sih, untuk ngebangun sebuah transportasi massal baru itu sumber dananya berasal dari mana? Jawabannya, ya berasal dari kita sebagai warga negara Indonesia. Dikutip berasal dari laman pajak.go.id yang tunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur itu berasal berasal dari APBN. Nah, 70% APBN itu berasal berasal dari pajak. Dengan kata lain, warga negara indonesia yang menjadi harus pajak turut ambil andil didalam pembangunan di Indonesia.

Kenapa fase II lebih mahal ya? Ini karena di fase II konstruksinya lebih rumit dan seluruhnya itu underground dengan kata lain di bawah tanah. Wow…keren kan? Makanya dana yang dibutuhkan itu lebih banyak. Jadi, jangan heran kecuali pemerintah tetap menggenjot penghasilan negara melalui pemungutan pajak.

Nah, berbicara soal pajak nih, ternyata di Indonesia itu punyai tiga sistem pemungutan pajak lho. Ada Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding Tax System. Di artikel kali ini kita dapat sama-sama cari jelas tuh Info mengenai ketiga sistem tersebut.

1. Official Assessment System

Coba bertanya orang tua kamu di rumah deh? Pajak Bumi dan Bangunan di tahun ini besarannya berapa? Atau kecuali bisa coba kamu memandang wujud formulir tagihannya layaknya selanjutnya ini.

Contoh formulir tagihan pajak bumi dan bangunan.

sumber: gressnews.com

Nah, formulir penagihan pajak bumi dan bangunan itu tidak benar satu wujud official assessment system. Sistem pemungutan pajak ini besaran pemungutan pajak ditentukan oleh pemerintah. Yaps. pemerintah punyai wewenang penuh didalam pilih besaran pajak yang harus dibayar oleh harus pajak. Selain itu, ciri berasal dari sistem pemungutan pajak ini ialah harus pajak berwujud pasif didalam menghitung pajaknya dan pinjaman pajak timbul setelah ada ketentuan berasal dari pemerintah.

2. Self Assessment System

Kalau kamu sudah bekerja nanti, pastinya kamu inginkan membeli barang-barang kebutunhan kamu kan? Misalnya handphone, sepeda motor, atau lebih-lebih mobil. Nah, kecuali selanjutnya kamu bisa membeli itu semua, jangan lupa melaporkan penghasilan, pajak, dan harta yang kamu punyai lho. Ini merupakan wujud sistem pemungutan Self Assessment System. Sistem pemungutan ini beri tambahan kewenangan penuh kepada harus pajak untuk menghitung pajaknya sendiri.

Wajib pajak di sini ialah orang teristimewa atau badan yang sudah masuk didalam kriteria jalankan kewajiban perpajakan menurut undang-undang. Artinya, kamu nanti bakalan menjadi harus pajak saat kamu punyai penghasilan dan NPWP (nomor pokok harus pajak).

“Lalu, perumpamaan berasal dari penerapan Self Assessment System itu sendiri layaknya apa?”

Contohnya itu pelaporan secara independen pajak PPh 29 tiap tiap akhir tahun didalam wujud Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam SPT tersebut, harus pajak harus melaporkan pajak terutangnya dan menyetor pajaknya. Seiring perkembangan zaman, pelaporan SPT juga bisa ditunaikan secara daring lho Squad. Dengan mudahnya pelaporan SPT, jangan sampai kamu lupa jalankan pelaporan atau penipuan harta kekayaan. Ada sanksinya lho. Kalau didalam pelaporan pajak ada yang tidak cukup bayar atau lebih-lebih lupa, maka kamu sebagai harus pajak harus melunasi kekurangan berasal dari pembayaran pajak tersebut.

“Kalau lupa lapor bertahun-tahun?”

Ya pembayaran yang terutang dapat diakumulasikan lah. Otomatis kamu dapat mengeluarkan ongkos lebih banyak lagi.

3. Withholding Tax System

Sistem ini berikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan harus pajak) untuk pilih besaran pajak yang harus ditanggung harus pajak. Withholding Tax System ini dikenal juga bersama dengan arti pajak potong pungut.

Contohnya begini, menang undian berasal dari sebuah kuis di televisi nih.

“Selamaatt…kamu mendapat hadiah Rp 1 juta. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Pajak ditanggung pemenang..!!”

Nah, pemotongan pajak oleh pihak penyelenggara kuis itulah yang disebut bersama dengan Withholding Tax System.

Sistem ini pastinya punyai keistimewaan dan kekurangan lho. Kelebihannya, harus pajak nggak harus repot-repot menghitung dan menyetorkan pajaknya. Tapi, resikonya berasal dari sistem ini ialah ada barangkali uang pajak yang sudah dipungut bisa menjadi tidak disetorkan.

Di Indonesia sendiri pakai sistem campuran, yaitu ketiga sistem di atas diterapkan didalam sistem pemungutan pajak. Sebagai warga negara yang baik ya pastinya kita harus patuh membayar pajak dong ya. Ini kan demi pembangunan negara juga.

Selengkapnya : https://www.gurukelas.co.id/