ksnr.us

Ruang Belajar Teknologi Terkini Dan Terpopuler

Upaya Belanda Memisahkan Papua berasal dari RI dan Tidore

Upaya Belanda Memisahkan Papua berasal dari RI dan Tidore

Upaya Belanda Memisahkan Papua berasal dari RI dan Tidore
Mulanya pemerintah Belanda, lewat Menteri Urusan Daerah Seberang Kerajaan Belanda, secara apriori berniat mengantarai Papua berasal dari RI, dan udah diupayakan bersama meminjam tangan Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Hal berikut dimulai bersama tidak adanya rencana mengagendakan Papua ke dalam pembentukan NIT dalam Konferensi Denpasar. Padahal dalam sruktur ketatanegaraan Hindia Belanda, Papua merupakan anggota berasal dari Timur Besar.

Pada Konferensi Malino maupun Denpasar banyak peserta konferensi mempertanyakan mengapa Papua tidak diintergrasikan ke dalam NIT. Petinggi Belanda bersama simpel menjawab bahwa kawasan berikut akan dimusyawarahkan secara tersendiri setelah NIT terbentuk. Fakta seperti ini, setelah NIT berdiri, status Papua tidak dulu disinggung lagi.

Menjelang KMB diselenggarakan pada 23 Agustus- 2 November 1949 di Den Haag pemerintahan Hindia Belanda secara intens menjadi laksanakan pemisahan Papua berasal dari kesultanan Tidore.

Tanggal 23 Maret 1949 de Waal, penasehat pemerintah Belanda urusan perundang-undangan organik atas nama Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, udah mengirim sebuah nota kepada Menteri Urusan Daerah Seberang Kerajaan Belanda. Nota itu isinya berupa pendapat dan petunjuk Wakil Tinggi Mahkota Belanda bahwa Papua perlu dipisahkan berasal dari Tidore, dikarenakan Sultan Tidore udah perlihatkan bahwa pemerintahan langsung atas wilayah berikut amat sulit dilakukan.

Namun menurut nota itu secara yuridis tidak tersedia celah yang dapat ditembus sampai Pemerintah Belanda laksanakan percakapan khususnya dulu bersama kepala-kepala persekutuan tradisi setempat untuk meraih pembenaran dan legitimasi atas pemisahan Papua.

Sultan Tidore diminta Belanda turut aktif dalam jajak pendapat bersama para kepala suku lokal, dan hal berikut diharapkan dapat diselesaikan paling lambat 2 tahun.

Kepada rakyat Papua perlu ditekankan bahwa, berdasarkan kepentingan mereka, pemisahan pemerintah Papua berasal dari Kesultanan Tidore lebih beruntung bagi mereka.

De Waal pun memberi saran supaya Sultan Tidore diberi peran dalam Kabinet NIT/bahwa diberi tugas spesifik untuk pemisahan Papua berasal dari kesultanannya. Sebab dalam pandangannya, seandainya Sultan Tidore diberi semua kewenangan tersebut, maka status Papua yang terlepas berasal dari Tidore dapat diselesaikan lebih kurang Desember 1949.

Kemudian akan disusun suatu kerangka hukum yang berupa kombinasi pada perjanjian pendek/ korte verklaring dan sebuah perjanjian lain yang memiliki kandungan klausul bahwa Kesultanan Tidore dapat disingkirkan tiap tiap saat/dat de Sultanaat kan alle tijdens kan worden opgegeven.

Menurut de Waal, pemecahan masalah semacam itu, barangkali tidak amat berat dilaksanakan. Barangkali kesulitannya cuma terdapat pada NIT yang meminta Papua masuk ke dalam wilayahnya.

Namun seandainya Papua udah terpisah berasal dari Tidore, akan dibikin perjanjian tersendiri bersama kesultanan itu bersama jaminan, seperti halnya bersama kerajaan-kerajaan lain di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan untuk Papua dapat diberlakukan konstitusi menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam S. 1946 no. 17.

Dalam telegram tertanggal 29 Maret 1949 kepada wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Dr. Beel, Menteri Urusan Daerah Seberang, Mr. van Maarseven, mengusulkan supaya pemisahan Papua dilakukan bersama sebuah keputusan Wakil Tinggi Mahkota. Di dalam keputusan itu maka ditentukan;
Kesultanan Tidore akan diintergrasikan ke dalam pemerintahan federal Indonesia
Jajak pendapat di Papua daratan dan kepulauan Raja Ampat “ amat terkait pada persetujuan Kesultanan Tidore”

Di tanggal 11 April 1949, van Maarseveen mengirimkan lagi sebuah telegram kepada Wakil Tinggi Mahkota. Kandungan pokok telegram ini adalah; Dengan merujuk nasehat Sekretaris Negara Urusan Swapraja dan Dalam Negeri, usul yang disampaikan mengenai pemecahan masalah pemisahan Papua berasal dari Kesultan Tidore dalam telegram no. G 242 dan 276 dapat diterima.

Dengan kesultanan berikut perlu dibikin perjanjian seperti yang udah dilakukan bersama swapraja-swapraja lainnya di NIT. Namun, sebagian besar swapraja NIT amat pro-RI, termasuk Tidore.

Para sultan pemimpinan swapraja pada kebanyakan berpandangan bahwa wujud pemerintahan terbaik adalah yang berupa demokratis, dikarenakan sesuai bersama kemauan zaman.

Di samping itu, Mononutu dan partai yang dipimpinnya, PI mengambil keputusan bahwa pemerintahan swapraja tetap miliki kesempatan untuk era depan yang singkat, seandainya ia dapat berintegrasi bersama pembangunan demokrasi. Jadi inilah sikap formal PI dalam menghadapi persoalan swapraja yang oleh sebagian orang sultan hendak dihidupkan lagi kekuasaannya. Dan hasil rapat PI itu direkam dalam nota “Perspektif Politik di Indonesia Timur”, yang disampaikan Mendelaar, Komisaris Mahkota untuk Indonesia Timur, tanggal 25 Januari 1949.

Tanggal 3 Febuari 1949, wakil Tinggi Mahkota, Beel, lagi mengirim sebuah telegram kepada van Maarseveen di Den Haag, lagi-lagi memuat mengenai pemisahan Papua berasal dari Tidore. Beel, dalam isikan telegram tersebut, memberi saran kepada van Maarseveen supaya kontrak politik yang akan diberlakukan untuk Sultan Tidore dapat ditempuh melalui;
Korte verklaring yang ditandatangani Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Tidore tidak dapat lagi laksanakan pemerintahan secara langsung atas daerah-daerah di luar area asalnya. Dengan begitu, Sultan Tidore cuma miliki wawenang menjalankan pemerintahan terbatas pada kepulauan Tidore.
Sejak Korte verklaring berlaku, dalam kenyataannya, Sultan Tidore secara administratif pemerintahan tidak lagi menjalankan kekuasaannya atas Papua.
Sejak meletus Perang Pasifik, Papua diduduki Sekutu, dan residen menjalankan kekuasaan pemerintahan di sana berdasarkan S. no. 108 jo. S. no. 149.
Dasar pertimbangan kepentingan pemerintah mengenai pemisahan Papua berasal dari Kesultanan Tidore adalah pendapat Pemerintah bahwa Papua pada prinsipnya udah menjadi area swapraja.
Dengan begitu, menurut hukum tata negara Hindia Belanda, pemerintahan secara langsung berkuasa atas semua atau sebagai area swapraja Tidore.

Puncak upaya Belanda untuk mengantarai Papua berasal dari Tidore adalah pemberitahuan Wakil Tinggi Mahkota kepada Menteri van Maarseveen bersama telegram bahwa Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, udah tiba di Jakarta pertengahan Juni 1949 dan udah laksanakan percakapan bersama Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia.

Pembicaraan itu menyangkut surat pemerintah yang tertanggal 12 April 1949. Surat itu disampaikan kepada Sultan di Makassar, yang isinya menekankan bahwa semua masalah mengenai pemisahan Papua berasal dari Tidore mengikuti peratuaran lama.

Wakil Tinggi Mahkota memberitahukan kepada Sultan Bahwa berdasarkan keputusan berasal dari Wakil Tinggi Mahkota, yang tertanggal 8 Juli 1948, wilayah keresidenan Papua dipisahkan berasal dari Kesultanan Tidore, dan bahwa para raja Kepulauan Raja Ampat udah mengimbuhkan persetujuan mereka.

Dari perjanjian pada VOC diwakili Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Saifuddin berasal dari Tidore, yang disepakati dalam sebuah perundingan di Benteng Oranje tanggal 27-28 Maret 1667, pihak Belanda mengakui hak-hak dan kedaulatan Tidore atas kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan. sejak selagi itu kemudian Tidore menjalankan kekuasaan swaprajanya disana sampai 1909, kala Belanda memberlakukan perjanjian pendek/korte verklaring.

Berdasarkan perjanjian itu pemerintahan langsung atas Papua dilakukan oleh Pemerintahan Belanda, menukar Kesultanan Tidore.
Sebenarnya hal itu amat disesalkan Bahwa Sultan Zainal Abidin tidak berikan reaksi yang pantas atas tindakan sepihak Wakil Tinggi yang mengantarai Papua berasal dari Tidore. Sultan cuma memprotes tindakan itu, tetapi tidak ditanggapi secara sungguh-sungguh oleh Belanda.

Presiden NIT, Cokorde Gde Rake Sukarwati, lebih-lebih tidak berikan reaksi sedikitpun kala Wakil Tinggi Mahkota mengabarinya mengenai pemisahan berikut pada tanggal 12 April 1949.

Reaksi keras atas tindakan Belanda justru mampir berasal dari PI lewat korannya, Menara Merdeka. Pada edisi no. 24 dan 25, tanggal 14 dan 15 Juli 1949, Menara Merdeka menyerang Pemerintahan Belanda di Jakarta bersama menuduh Wakil Tinggi Mahkota laksanakan politik pemerasan pada Sultan Tidore yang tidak berdaya. Lantaran pemberitaan itu, redaktur Menara Merdeka, M. S. Jahir, diperiksa Polisi Rahasia Belanda/Nefis.
Namun nampaknya di kalangan rakyat awam, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya, lepasnya Papua berasal dari Tidore tidak amat merubah pandangan politik mereka. Rakyat di area itu sedang bergembira bersama kembalinya Pemerintahan RI dan pimpinan nasional, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, beserta sejumlah menteri berasal dari pengasingannya di Sumatera ke Yogyakarta. Rakyat Maluku Utara termasuk bersama cermat sedang mengikuti konferensi pada RI dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg, “Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal”).

Kemudian PI mengerahkan semua kadernya untuk menyebarluaskan ke dua peristiwa itu kepada masyarakat yang sedang “demam republik”.

Laporan Residen Maluku Utara, Jabir Syah, yang tertanggal 12 Juli 1949, menyebutkan bahwa PI udah sukses dalam upayanya mendongkrak kesadaran politik rakyat. Sekalipun impuls republik ini memadai tinggi. Laporan itu memberikan tidak terjadi gerakan perlawanan dan ekstrimis politik/ verzetbeweging en politieke extremist.

Disamping itu kantor berita Belanda, Aneta pada tanggal 21 Juli 1949, menyiarkan berita mengenai tercapainya kata setuju pada pemuka-pemuka rakyat Papua bersama Panitia Penentu Nasib Sendiri bahwa rakyat Papua tidak rela dipisahkan berasal dari Maluku dan Tidore.
Sanga memahami bahwa berita itu merupakan kebalikan berasal dari apa yang diupayakan petinggi Hindia Belanda.

Perlu diketahui termasuk bahwa pemisahan Papua, Baik berasal dari NIT maupun RI, bersama mengobrak-abrik Kesultanan Tidore, dilakukan secara memahami dan sistematis untuk menyisakan kolonialisme Belanda di penggalan wilayah Indonesia paling timur. Dan setelah pemisahan dilakukan, status swapraja di Tidore ditingkatkan menjadi “onderafdeling” semacam kewedanaan untuk menggembirakan hati rakyat.

Tanggal 12 Juli 1949, Residen Maluku Utara, Jabir Syah, membuka peralihan status Tidore berikut atas pelimpahan wewenang Sultan Tidore, dan semua dinas pemerintahan dipusatkan di Ibukota Tidore, Soasio.

Baca Juga :