ksnr.us

Ruang Belajar Teknologi Terkini Dan Terpopuler

Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 Analisis Putusan MK

Pada dasarnya UU ini dirancang guna menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.Selain itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarga dengan baik.

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko sosial, antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.

Ruang lingkup Program jaminan sosial

Menurut Saya ruang lingkup Program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Selain hal tersebut diatas, Saya tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan seolah-olah dalam PT. Jamsostek (Persero) tidak melibatkan unsur Pengusaha dan Pekerja, padahal dalam kenyataannya telah diatur dan ditempatkan keterwakilan Pengusaha dan Pekerja secara proporsional, sebagaimana ditentukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa: ” Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemohon dalam seluruh uraiannya

Para Pemohon dalam seluruh uraiannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas serta kabur (obscuur libels), utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak-hak konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Para Pemohon telah salah memahami ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena telah mempertentangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan karenanya pula menjadi tidak relevan mempertentangkan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jikalau pun/seumpamanya pun – quad non – alasan para Pemohon dianggap benar adanya, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui mekanisme pengujian Undang-Undang (Judicial Review-Constitutional Review) di Mahkamah Konstitusi.

Dari seluruh uraian, menurut Pernerintah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2), karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Analisis yang dihasilkan terhadap putusan MK

Analisis yang dihasilkan terhadap putusan MK haruslah dilihat bagaimana pertimbangan MK didasarkan kepada teori keadilan. Pisau bedah analisis yang penulis gunakan merujuk teori keadilan yang digunakan selain melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi (yang dilihat dari nilai-nilai dan norma yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi) dan konstitusi juga melihat prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan terhadap putusan MK haruslah dilihat bagaimana pertimbangan MK didasarkan kepada teori keadilan.

 

Sumber : https://www.dosenpendidikan.co.id/