ksnr.us

Ruang Belajar Teknologi Terkini Dan Terpopuler

Hukum Sebagai Normatif

Table of Contents

Hukum Sebagai Normatif

Hukum Sebagai Normatif
Hukum Sebagai Normatif

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya, melalui pengadilan, hal ini yang dimaksudkan kalau dikatakan bahwa hukum bersifat normatif.

Bila hukum diakui sebagai normatif, diakui bahwa huku itu mewajibkan, bahwa hukum itu harus ditaati. Ketaatan itu tidak dapat disamakan dengan ketaatan akan suatu perintah (Austin). Hukum ditaati, bukan karena terdapat suatu kekuasaan di belakngnya, melainkan karena mewajibkan itu termasuk hukum sendiri.

Pada hakikatnya hukum adalah norma yang mewajibkan. Hal ini jelas sebab bila suatu pemerintah tidak berhasil mengefektifkan suatu peraturan (ump. tentang pajak), sehingga peraturan itu kurang ditaati, kekuatan peraturan tersebut sebagai norma tidak hilang. Bahkan para toko neopositivisme abad ini (a.l. Hart) menerima, bahwa salah satu unsur hakiki hukum adalah bahwa hukum bersifat normatif, dan karenanya mewajibkan.

4.4 Masalah Hukum

Hukum ditanggapi sebagai kaidah-kaidah (undang-undang, leges, wetten), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku sebagai norma.

Untuk mempertahankan arti hukum sebagai sungguh-sungguh yang mewajibkan, satu-satunya jalan yang tinggal ialah memberikan perhatian kepada isi kaidah-kaidah hukum. Dengan isi hukum di sini bukan objek-objek yang diatur oleh suatu kaidah hokum yang dimaksudkan, melinkan cara suatu objek diatur; diperhatikan apakah suatu peraturan menurut isinya bersifat adil atau tidak. Sebab tentu saja, bila suatu kaidah menurut isinya menggalang suatu aturan yang adil, kaidah itu bernilai dan dapat ditanggapi sebagai mewajibkan secara batin. Karenanya timbullah pertanyaan: apakah keadilan termasuk pengertian hukum atau tidak?

Bila adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum: non-hukum. Kalau non-hukum, orang tidak terikat akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balasan tidak sah. Sebaliknya, bila adil merupakan unsure regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hkum walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan (walaupun hanya secara ekstern berupa sanksi). Maka pertanyaan yang timbul berbunyi: apakah cukuplah adanya suatu peraturan dalam bentuk yuridis yang tepat untuk dapat disebut hukum (richtiges/correct) atau perlu juga peraturan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (gerechtes recht/just)?

Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancangkan dalam undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah tidak terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikhotomi (pemisahan) ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum:

  1. Hukum dalam arti keadilan (keadilan: iustitia) atau ius/Recht (dari regere= memimpin).
  2. Hukum dalam arti undang-undang atau (lex/wet). Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/contoh-makalah-pengantar-bisnis/